Rakortas 2022, Tekad KemenKopUKM dalam Penguatan 5 Strategi Transformasi KUMKM

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak seluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bekerjasama dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM (KUMKM), terutama dalam menghadapi masalah sulit seperti pandemi saat ini.

Rakortas mengusung tema,”Membangun Masa Depan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Eddy Satriya, Direktur PEIPD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, Koperasi, dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Fiki Satari sebagai moderator.

Baca Juga : KemenKopUKM Targetkan UMKM Raih 90% Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Menteri Teten menjelaskan bahwa Rakortas kali ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Melalui tema yang sejalan ini, diharapkan perekonomian Koperasi, UMKM dan kewirausahaan akan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. 

“Ini mengandung makna, peningkatan ekonomi KUMKM-Wirausaha didorong kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Agar usahanya tidak hanya bersifat temporer, tapi mampu berkelanjutan dari masa ke masa hingga dapat naik kelas,” ucap MenKopUKM dalam sambutannya.

Program Prioritas KemenKopUKM di Tahun 2022

Menurut Menteri Teten, tahun 2022 ini merupakan tonggak awal pembangunan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan dimasa mendatang. Di mana tahun ini ataupun pada tahun 2023, akan ada sejumlah program prioritas yang diluncurkan dan dimulai pelaksanaannya.

Diantara program-program tersebut, yang pertama yakni pendataan lengkap koperasi dan UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-KUMKM). Kedua, digitalisasi KUMKM dan penguatan inkubasi. Ketiga, major project pengelolaan terpadu KUMKM. Keempat, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) dan kelima, penguatan dan pendampingan koperasi melalui korporatisasi pangan dan nelayan serta penguatan sistem pengawasan koperasi.  

“Tahun ini merupakan tahun yang penting bagi kita membangun dan memperkuat fondasi demi terciptanya kemajuan di segala aspek pada Koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,” imbuh Menteri Teten.

Baca juga: Kolaborasi dengan Meta dalam Penguatan Digitalisasi KUMKM

Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi periode krusial untuk menyiapkan koperasi dan UMKM siap menghadapi tantangan global di tahun 2023. Situasi perekonomian global tahun depan diprediksikan akan tidak mudah karena dunia akan dihadapkan dengan tantangan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter.

Karena tantangan Covid-19 yang masih dinamis, keterbatasan fiskal dunia, dan kebijakan Barat-China yang berubah. Artinya, keadaan ekonomi global akan terganggu tahun depan sehingga perekonomian nasional akan bergantung pada ekonomi dalam negeri dan UMKM menjadi satu-satunya andalan.

“Sehingga, untuk merespon isu global di tahun 2023, peningkatan belanja produk dalam negeri harus didorong. Katalog LKPP akan digenjot, target 1 Juta produk UMKM akan masuk E-Katalog. Saat ini baru sebanyak 70 ribu produk,” tegas Teten.

Pada tahun 2023, bagaimana caranya agar fiskal berputar dalam negeri berarti harus dengan membeli produk sendiri. Belanja K/L akan menjadi prioritas, termasuk realisasi rantai pasok. Capital flight untuk impor akan turun bila komponen-komponen BUMN dibeli dari UMKM.

“Tahun depan, akan menjadi momentum bagus untuk mengoptialkan 40 persen belanja K/L, belanja BUMN, mendorong rantai pasok, termasuk gerakan kampanye belanja dalam negeri di e-commerce,” katanya.

5 Strategi Transformasi dari KemenKopUKM

MenKopUKM menekankan, setiap peluang akan selalu berdampingan dengan tantangan. Untuk itu, KemenKopUKM perlu menyiapkan perencanaan dan strategi yang matang untuk menjawabnya. Pendekatan strategi transformasi koperasi, UMKM, dan wirausaha sudah tepat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sebagaimana arah Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM Tahun 2020-2024.

Diketahui, kelima strategi ini yaitu, pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal. Kedua, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi. Ketiga, Transformasi Ke Dalam Rantai Pasok. Keempat, Transformasi Pertumbuhan Wirausaha Produktif. Terakhir, Transformasi Koperasi Modern.

Baca juga: E-Commerce di Indonesia Harus Dibanjiri Produk Lokal

“Jika di tahun 2021 kita berfokus mempersiapkan perencanaan dan strategi, maka di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya lah saatnya kita lebih banyak implementasi, melaksanakan aksinya,” tegas Menteri Teten.

Ke depan ia berharap, segala ikhtiar dan upaya demi kemajuan koperasi, UMKM dan kewirausahaan Indonesia akan bergerak melesat, hingga bangkitnya ekonomi kerakyatan bukan lagi menjadi cita-cita, namun dapat menjadi kenyataan.

Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM tahun ini sudah dirangkum dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan strategis transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang mencakup lima transformasi strategis.

Kedua, melalui pendekatan klasifikasi program/kegiatan strategis dengan adanya enam fondasi yang terdiri dari akses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan (SIDT) dan reformasi kebijakan.

“Salah satu strategi transformasi yang fokus dilakukan tahun ini adalah transformasi dari usaha informal ke formal. Tahun 2022 ini, terasa sekali transformasi digital mampu mengawal pelaku ultra mikro dan mikro yang lebih dari 99 persen bertransformasi. Bahkan tercatat pada aplikasi BKPM jumlahnya yang berhasil bertransformasi sebanyak 3 juta. Ke depan, bagaimana kita bisa mengawal transformasi informal ke formal sesuai target,” ujar SesmenKopUKM.

Selanjutnya adalah transformasi digital dan pemanfaatan teknologi. Ditargetkan ada 30 juta pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi, bahan baku, hingga pemasaran. “Transformasi perlu dukungan semua pihak. Kenaikan anggaran KemenKopUKM tahun ini hingga Rp 1,4 triliun menjadi hal yang baik. Diharapkan bisa mendorong transformasi lebih cepat,” imbuhnya.

Selanjutnya, strategi pendataan by name by adress ditargetkan bisa rampung pada tahun 2024. Di mulai dengan pendataan lengkap pada April 2022, diharapkan bisa terkumpul sekitar 15 juta. “Tahun 2022, KemenKopUKM memfokuskan kegiataan prioritas, implementasi 40 persen pengadaan barang/jasa sesuai mandat PP No.7 Tahun 2021,” jelas Arif.

Selanjutnya, akan disusun ulang arah kebijakan di tahun 2023 mendatang, harapannya agar memenuhi segala aspek yang berkembang dalam Rakortas ini. “Sehingga, apa yang direncanakan oleh pusat, harus bersinergi bergerak seirama dengan pembangunan KUMKM yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi,” tegasnya.

Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, pihaknya telah mendukung 100 koperasi yang menjadi koperasi modern. Bappenas sangat mengapresiasi koperasi dan telah menjadi perhatian utama mereka.

“Penguatan 100 koperasi ini agar menjadi salah satu target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rasio kewirausahawan nasional juga perlu diperbarui di setiap K/L sehingga upaya pencapaian target bisa lebih terarah,” sambungnya. 

Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono menambahkan, biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN. Baik terlihat dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mencapai Rp 1.356 triliun atau setara dengan 3,8 persen PDB 2020.

“APBN telah bekerja keras untuk menahan pandemi agar dampaknya tidak terlalu dalam. Covid-19 adalah syok yang sangat besar mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” pungkas Sunawan.

Sumber : Siaran Pers KemenKopUKM