Prosedur Ekspor Barang untuk pengembangan Bisnis

Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata ekspor? Ekspor sering dikaitkan sebagai kegiatan pemasaran dalam bisnis dengan tahapan prosedur yang sulit. Jika pelaku usaha ditanya tentang ekspor, kebanyakan umumnya akan menjawab mahalnya biaya, perizinan dengan kepabeanan (bea cukai) yang sulit, hingga pandangan klasik bahwa ekspor harus dalam kuantitas jumlah banyak atau satu kontainer.

Prosedur dan tata cara pengurusan izin pengiriman barang keluar dari negara asal ke negara tujuan sangat berkaitan dengan penetapan bea cukai masing-masing negara. Perlengkapan adminitrasi dokumen spabean sebagai syarat ketentuan perdagangan internasional seperti invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifes, dan dokumen lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan negara asal maupun tujuan.

Kegiatan ekspor berdasarkan kuantitas atau jumlah barang yang dikirimkan pada umunya dibagi menjadi dua, yaitu ekspor untuk barang ritel (B2C) atau grosiran (B2B). Ekspor dalam jumlah kecil yang dilakukan oleh perorangan biasa disebut dengan ekspor eceran atau satuan (B2C), sedangkan ekspor dalam jumlah besar yang dilakukan oleh perusahaan biasa disebut

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor dijelaskan bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan (menjual/mengirimkan) barang dari daerah pabean ke daerah tujuan. Meskipun produk yang kirim hanya dalam skala kecil (< 50 kg) maka sesuai undang-undang yang berlaku bahwa kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai aktivitas ekspor selama semua rangkaian transaksi tersebut bukan sampel barang gratis maupun barang hibah untuk egiatan kemanusiaan.

BAGAIMANA PERSIAPAN EKSPOR BARANG ?

Persiapan sangat penting dilakukan dalam kegiatan ekspor barang untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi ketikan proses sistem berjalan. Sebelum mengekspor produk ke luar negeri, perlu dilakukan penyiapan barang untuk dikemas dan dimuat dalam kontainer. Ketika barang sudah siap tunggu jadwal keberangkatan kapal dan kemudian serahkan pengajuan PEB ke kantor Bea Cukai. Setelah mendapatkan persetujuan izin ekspor, maka barang dapat diantarkan ke pelabuhan untuk diangkut ke negara tujuan. Namun, setiap barang yang diekspor tetap memiliki aturan tersendiri yang harus dipenuhi oleh eksportir, seperti izin dari BULOG, HC, dan lain-lain sebagainya.

TIPS MELAKUKAN EKSPOR SESUAI PROSEDUR BEA CUKAI

Menyiapkan dokumen legalitas usaha dan dokumen ekspor

Prosedur pertama yang harus dilakuan yaitu menyiapkan dokumen syarat legalitas bagi pelaku ekspotir. Dokumen syarat legalitas tersebut berupa : SIUP (Surat Izin Perdagangan) oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota, NIK (Nomor identitas Kepabeanan) oleh Ditjen Bea Cukai, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pengurusan berkas legalitas akan lebih efesien jika pelaku eksportir melengkapi dokumen tersebut dan meminimalisir kesalahan perbedaan pada setiap dokumen seperti melakukan kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, dan lain sebagainya.

Dokumen ekspor yang harus disiapkan sebagai syarat utama lainnya yaitu Dokumen Invoice dan Packing list (dibuat oleh eksportir), Bill of lading (dibuat shipping company bila laut / airway bill bila udara). Adapun dokumen tambahan yang perlu disiapkan meliputi Surat Keterangan Asal (Certificate of origin) dari Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten / Kota, dan Surat Keterangan Analisis (Certificate of analysis) dari laboratorium. Banyaknya dokumen yang harus disiapkan oleh eksportir tergantung dari jenis barang yang akan dikirim, kuantitas barang, dan penyesuaian prosedur negara tujuan.

Memahami prosedur penerimaan barang ekspor negara tujuan

Cari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan di ekspor termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, boleh diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas ekspor sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Memastikan barang ekspor diperbolehkan masuk ke negara tujuan. Mencari tahu dokumen tambahan yang diperlukan sesuai syarat dan ketentuan berlaku negara tujuan.Mengasuransikan barang, kargo, kontainer, jika menggunakan layanan ekspor tanpa asuransi. Memahami tata cara penerimaan pembayaraan negara tujuan, berkaitan dengan konversi mata uang, hal ini berhubungan ketika barang sedang atau telah sampai di negara tujuan.

Memanfaatkan fasilitas ekspor yang disediakan

Fasilitas dalam kegiatan ekspor dapat diperoleh dari pemerintah maupun swasta (perusahaan jasa layanan ekspor). Informasi dapat dilihat pada website https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-prosedur-ekspor-umum/ Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), Kementerian Perdagangan yang memiliki perwakilan perdagangan seperti Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan (Atdag) yang tersebar di lima benua. Eksportir dapat meminta atau melihat permintaan (inquiries) dari perusahaan asing untuk suatu produk, market intelligence, market brief.

Selain itu, di Kemlu juga terdapat Direktorat Amerika dan Eropa, serta benua Asia dan Afrika yang terhubung dengan KBRI di berbagai negara (kemlu.go.id). Masih di kementerian yang sama melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) ada lembaga bernama FTA Center (Perjanjian Perdagangan Bebas) yang memiliki tiga tenaga ahli, yaitu prosedur ekspor, promosi dan pemasaran, serta Implementasi Perjanjian Perdagangan. FTA Center sendiri dapat menjadi konsultan untuk perusahaan beasr atau para pelaku UMKM yang sudah terintegrasi.

Itulah dasar-dasar prosedur ekspor bagi eksportir. Dengan memahami dasar-dasar tersebut, setidaknya ketika kita datang ke Kantor Perdagangan untuk berkonsultasi mengenai prosedur ekspor, kita tidak akan terlalu bingung lagi. Jadi tunggu apa lagi? Jika Anda sudah memiliki produk dengan kualifikasi ekspor, mengapa tidak mulai beralih ke ekspor?

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment