OSS | Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Mengenal Jenis-Jenis Izin Usaha Yang Ada di Indonesia
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Izin Usaha Dagang (UD)
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Surat Izin Prinsip
7. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
11. HO (Surat Izin Gangguan)
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13. Izin BPOM
14. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
15. Izin Lingkungan
16. Izin Lokasi
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Lebih lanjut klik disini

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Tanda HALAL-MUI

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Tahapan proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Informasi lebih lanjut, klik disini.

Dari sisi pelayanan, LPPOM MUI telah menerapkan E-HALAL REGISTRATION atau Cerol-SS23000. Sistem ini memungkinkan pelayanan pendaftaran sertifikasi halal hanya dapat dilakukan secara online sehingga prosesnya transparan, efisien dan akuntabel, manfaat yang dirasakan oleh perusahaan yang menginginkan pelayanan sertifikasi halal secara cepat dan efisien.

 

Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengajukan sertifikasi produk halal secara online, tanpa batasan waktu dan tempat. Kelebihan dari sistem ini, pendaftaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu, data dapat dijamin dan implementasinya lebih cepat. Perkembangan proses sertifikasi juga dapat dipantau secara real time.

Klik disini untuk akses Sistem E-HALAL REGISTRATION

Sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan di luar negeri (di luar Indonesia) dapat diajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prosedur dan keputusan sertifikasi halal ditangani oleh dua lembaga dibawah MUI, yaitu LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI. LPPOM MUI menangani pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI, keputusan komisi fatwa MUI terkait kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan penerbitan ketetapan halal MUI. Tahapan proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Informasi lebih lanjut, klik disini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

 

BPOM mempunyai mandat menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM RI. Pangan tersebut termasuk:
a. Pangan fortifikasi;
b. Pangan SNI wajib;
c. Pangan program pemerintah;
d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau
e. Bahan Tambahan Pangan

Sistem pendaftaran BPOM Pangan klik disini.

Informasi lainnya dapat diakses disini. 

 

Pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM, yaitu pangan olahan yang :
a. Diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan;
b. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
c. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:
     1. Sampel dalam rangka pendaftaran;
     2. Penelitian;
     3. Konsumsi sendiri;
d. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
e. yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
f. pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
g. pangan siap saji; dan/atau
h. pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP (Bahan Tambahan Pangan), kecuali BTP untuk pelilinan.

 

Sistem pendaftaran BPOM Pangan klik disini.

Informasi lainnya dapat diakses disini. 

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

 

Persyaratan kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia adalah harus memiliki izin edar berupa notifikasi.

 

Yang dapat menjadi pemohon notifikasi kosmetika adalah industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia, usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia,dan/atau importir yang bergerak di bidang kosmetika sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

 

Yang dimaksud sebagai pemilik notifikasi adalah pemohon notifikasi yang telah menerima pemberitahuan kosmetika telah dinotifikasi.

 

Prosedur pendaftaran dan sertifikasi lebih lanjut dapat diakses pada Sistem Informasi e-Sertifikasi BPOM, klik disini. 

EXPORT CONSULTATION DESK (ECD)

Export Consultation Desk (ECD) merupakan inovasi layanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ekspor Obat dan Makanan. ECD ditujukan untuk membantu pelaku usaha Indonesia di bidang obat dan makanan yang berniat melakukan ekspor.


Platform ini disediakan karena pentingnya kebutuhan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan ekspor. Upaya ini didasarkan pada hasil kunjungan kerja ke beberapa negara dan adanya hubungan yang baik dengan Kementerian Luar Negeri beserta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri dimana diketahui bahwa hubungan dan komunikasi yang telah terjalin ini seyogyanya dimanfaatkan untuk penyediaan informasi yang berguna untuk peningkatan daya saing industri obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan Indonesia. Untuk itu, Badan POM memandang perlu membentuk ECD sebagai wadah dalam pemberian informasi dimaksud.

 

ECD akan memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait persyaratan ekspor obat dan makanan di negara-negara tujuan ekspor dan jika diperlukan, upaya advokasi akses pasar di negara-negara tujuan ekspor Indonesia khususnya di bidang obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan. Layanan informasi dilakukan dapat secara langsung, maupun melalui laman (website) yang terintegrasi dengan laman Badan POM.

 

Untuk menunjang pelayanan ECD, Badan POM mengembangkan pola kemitraan dan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri beserta Perwakilan RI di Luar Negeri baik Kedutaan Besar maupun Konsul Jenderal dan Konsul Republik Indonesia di negara-negara mitra, dan National Regulatory Authority (NRA) setempat; Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Akademisi, Asosiasi, Pelaku Usaha dan Perwakilan Negara Mitra di Jakarta dalam rangka peningkatan pelayanan informasi dan penambahan daya saing serta nilai tambah ekspor. Pelayanan ECD juga meliputi pengembangan sub site ECD bersama Pokja Bidang Penyusunan Kajian Pelayanan Publik dan e-gov.

 

Klik disini untuk akses ECD

Standar Nasional Indonesia | Badan Standarisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional Indonesia adalah badan anggota International Organization for Standardization untuk Negara Indonesia. BSN adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN.

 

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

1. Openess (keterbukaan). Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. Transparency (transparansi). Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak). Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. Effectiveness and relevance. Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Coherence. Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. Development dimension (berdimensi pembangunan). Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

 

Tanda SNI

Fasilitasi yang diberikan BSN kepada UMKM yang terpilih dan memenuhi persyaratan untuk menerapkan SNI dengan insentif berupa pendampingan, biaya pengujian produk dan sertifikasi, sampai pemeliharaan sertifikasi SNI dan promosi UMK produk/jasa.

 

Persyaratan UMKM untuk mendapatkan fasilitasi dari BSN 1. Komitmen tinggi 2. Legalitas usaha 3. Izin edar produk (bila ada) 4. Produksi secara reguler 5. Diutamakan memiliki merek dagang terdaftar di Kemenkumham 6. Mengisi form pendaftaran Pembinaan SNI 7. Sudah ada SNI dan LSPro yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai.

 

Cara pengajuan untuk mendapatkan fasilitasi dari BSN adalah dengan mengisi Form dan melampirkan bukti persyaratan ke alamat BSN cq. Penguatan Penerapan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

FORM PENDAFTARAN PENDAMPINGAN UMKM klik disini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan

Badan usaha yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dapat melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara daring yang tersedia di situs web www.pajak.go.id dan mengunggah dokumen yang disyaratkan.

 

Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan, dapat dibedakan menurut jenis Badannya.

Jenis Badan beserta contohnya adalah sebagai berikut:

- Badan yang berorientasi pada profit. Contoh: PT, CV, Firma, Bank, Perusahaan Jasa Keuangan, Koperasi, dan lain-lain.
- Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit). Contoh: Yayasan, NGO, Lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah Swasta, dan lain-lain.
- Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation). Contoh: Joint Operation Perusahaan Konstruksi.
- Badan yang merupakan cabang. Contoh: Bank ABC cabang Semarang, Cabang dari PT XYZ di kota Bandung, dan lain-lain.

 

Dokumen yang diperlukan dan sistem pendaftaran dapat dilihat pada link ini.

Pelaporan SPT Masa

1. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan jenis ini, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

2. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

 

Pelaporan SPT Tahunan

SPT Tahunan yang digunakan sama dengan SPT Tahunan sesuai Subyek Pajaknya yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. SPT Tahunan wajib mengisi Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut.

 

Unduh

Modul Pengisian SPT Tahunan OP UMKM

Modul Pengisian SPT Tahunan OP UMKM melalui EFORM

Modul Pengisian SPT Tahunan Badan UMKM