Perjanjian Perdagangan Bebas di Indonesia

Terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 90-an membawa indonesia pada posisi terpuruk dengan pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayar utang tersebut. Pinjaman luar negeri diikuti dengan persyaratan ketat dari masing-masing negara, dimana perjanjian tersebut mengharuskan Pemerintah Indonesia mulai membuka kesempatan investor asing agar dapat melakukan aktivitas di seluruh kegiatan ekonomi nasional. Hal ini yang membuat kewajiban dan tanggungjawab negara untuk melindungi dan memastikan kesejateraan rakyat.

Pasca runtuhnya Orde Baru, pemerintah mengintensifkan privatisasi atau secara bertahap melepaskan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke manajemen perusahaan  swasta, antara lain: PLN, Bulog, PAM, Telkom, Pertamina, dan sebagai lainnya, bahkan pemerintah juga terpaksa menghapus tarif bea masuk untuk berbagai jenis produk impor dari beberapa negara di area ASEAN.

Namun, apakah kalian tahu bahwa Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian perdagangan lain yang telah dilaksanakan? Tahukah bahwa Indonesia memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas yang sedang dalam tahap ratifikasi dan negosiasi yang menjadi perncanaan di masa depan ?

Untuk berhasil menembus pasar ekspor, Indonesia harus mengetahui semua perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani secara internasional. Jadi, tidak hanya memahami sejauh mana perjanjian perdagangan bebas ASEAN, namun harus mengetahui perjanjian secara global di berbagai negara dunia.

Pada tahun 2020 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah banyak melakukan agenda pertemuan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara. Tujuannya agar dapat meningkatkan volume perdagangan Indonesia di pasar global. Hal ini sesuai dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang meminta para staf menteri untuk segera menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan pada tahun 2020. Menjalin kerja sama perdagangan antar negara adalah satu-satunya cara agar Indonesia dapat meningkatkan perekonomian terutama di masa pandemi saat ini. Adanya kegiatan Kerja sama Internasional antar negara diyakini dapat memberikan efektifitas dalam mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi seperti melalui perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan berbagai negara ASEAN.

 Menteri Koperasi dan UKMmengatakan peredaran nilai mata uang di Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp 1.800 triliun. Dari jumlah tersebut, diharapkan para pelaku usaha dalam negeri dapat menikmatinya. Namun, peluang investor dalam negeri untuk dapat menikmati keuntungan triliunan rupiah tersebut akan sedikit terhambat disebabkan adanya beberapa perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

APA SAJA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG SUDAH BERKEMBANG DI INDONESIA?

Perkembangan Neraca Perdagangan Republik Indonesia, pada bulan Mei 2021 perdagangan mengalami surplus sebesar 2,36 miliar dollar AS. Akumulasi dari Januari, surplus 10,17 miliar dollar AS, surplus diperoleh dengan nilai ekspor Indonesia lebih besar dari nilai impor. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak 10 tahun terakhir perdagangan bebas Indonesia. Dapat dikatakan dalam data tersebut berbagai perjanjian perdagangan internasional Indonesia dapat dikategorikan dalam perjanjian perdagangan melalui empat tahap, yaitu:

EIF (Entry into Force)

perjanjian perdagangan yang sudah disepakati, ditandatangani, dan sudah mulai untuk dijalankan.

Conclude & Ratification

Perjanjian perdagangan sudah ditandatangani, namun masih dalam prosedur tahap finalisasi/penyelesaian dan proses ratifikasi. Ratifikasi diartikan sebagai proses adopsi perjanjian dagang internasional ke dalam regulasi masing-masing negara.

On-Going

Perjanjian perdagangan masih dalam tahapan perundingan atau negosiasi antarmasing-masing negara sebagai pihak yang terlibat untuk kesepakatan atau revisi.

Future

Perjanjian perdagangan direncanakan untuk dibahas dan dinegosiasikan untuk pertimbangan jangka panjang.

PERJANJIAN INDONESIA-AUSTRALIA PADA FTA

Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara di dunia yang memberikan keuntungan dalam sektor perdagangan Indonesia. Ada sekitar 23 perjanjian perdagangan di Indonesia dengan negara-negara di dunia yang telah memasuki tahap penandatanganan, ratifikasi, atau implementasi salah satunya berjanjian perdaganagn Indonesia-Australia.

Perjanjian perdagangan bebas dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) berlaku sejak 5 Juli 2020 setelah DPR ReI menyelesaikan proses ratifikasi. Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham, perjanjian perdagangan Indonesia-Australia akan meningkatkan peluang ekspor bagi kedua negara tersebut dan memberikan manfaat yang signifikan kepada pelaku bisnis dan investor, terutama pada krisis yang disebabkan oleh pandemi virus corona (COVID-19).

Setelah 10 bulan proses ratifikasi, Indonesia-Australia secara resmi telah menyelesaikan prosedur proses domestiknya masing-masing. Proses ratifikasi Indonesia telah selesai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement pada 28 Februari 2020 tahun lalu.

Perjanjian perdagangan barang pada IA-CEPA berfokus pada aspek tarif dan non-tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitas penunjang perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi, perdagangan jasa yang meliputi telekomunikasi, ketenagakerjaan, dan jasa profesional, jasa keuangan,  investasi, perdagangan elektronik, kerjasama ekonomi, kebijakan daya saing, serta pengaturan dan kerangka kelembagaan.

Manfaat perjanjian IA-CEPA pada perdagangan Indonesia yaitu memberikankeuntungan bagi pelaku usaha melalui penghapusan semua tarif bea cukai Australia sehingga semua produk Indonesia yang masuk ke market Australia menikmati tarif 0%. Indonesia juga akan mendapatkan program peningkatan SDM seperti kegiatan pendidikan vokasional dan program magang berdasarkan kebutuhan sektor industri Indonesia. Sektor prioritas tersebut yaitu Pendidikan, telekomunikasi, pariwisata, pengembangan Kesehatan, energi, pertambangan, infrastruktur, jasa keuangan, teknologi informasi dan komunikasi.

Persetujuan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia merupakan tujuan yang telah lama direncanakan kedua negara dalam meningkatkan strategi memperkuat ekspor barang dan jasa. Selain itu, meningkatnya tekanan ekonomi akibat COVID-19 di Indonesia dan Australia menjadikan kesepakatan ini sangat penting untuk memberikan peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan dan investasi di kedua negara selama proses adaptasi/pemulihan dalam situasi pandemi ini.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment