Pelatihan Digital Marketing Untuk Pelaku Usaha Mikro Yang Terkendala Pandemi

Digitalisasi saat ini sudah merupakan keharusan, termasuk didalamnya aspek pemasaran. Beralih digital itu juga harus disertai jiwa kewirausahaan yang terus meningkatkan kapasitasnya, cerdas, dan cermat dalam memilih produk yang akan dipasarkan serta jangan cepat berpuas diri.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif R Hakim menandaskan hal itu dalam pengarahannya pada Pelatihan Usaha Mikro Berbasis Kompetensi di Bidang Digital Marketing di Bandung, Jum’at (8/4/2022). 

“Pelatihan digital marketing menjadi alternatif pilihan yang tepat dalam rangka menjembatani pelaku UMKM khususnya usaha mikro. Yang pada masa pandemi mengalami kesulitan dalam pemasaran secara langsung (offline) sehingga diperlukan strategi pemasaran secara online melalui digitalisasi pemasaran.” Kata SesKemenKopUKM, dalam pelatihan yang diikuti anak-anak muda yang merupakan pelaku usaha mikro se-Jawa Barat.

Turut hadir dalam pelatihan tersebut, Sekretaris Kadinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, Suhra, Kabiro Komunikasi dan Teknologi dan Informasi (KTI). Serta KemenKopUKM Budi Mustopo, Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Hariyanto, dan puluhan pelaku usaha dari beragam produk mulai dari kuliner, fashion, ekonomi kreatif, agribisnis, dan kerajinan.

“Saya kagum pada para peserta pelatihan, karena di usia yang masih sangat muda, sudah mulai menciptakan lapangan pekerjaan. Ini sungguh hal yang baik, dan kami dari generasi yang lebih senior wajib memberikan pendampingan dan informasi agar usaha saudara bisa naik kelas.” kata Arif R Rahman.

“Tentu ini harapan kita semua, pelaku usaha yang awalnya mikro, bisa tumbuh jadi usaha kecil, lalu menengah dan besar. Banyak pelaku yang awalnya dari kecil mikro berkembang sepeti Bob Sadino,” kata Arif.

Arif memaparkan menjadi wirausaha sukses, memerlukan adanya sikap semangat dan pantang menyerah. Kedua, ilmu pengetahuan juga harus bertambah karena tantangan akan terus bertambah seiring perkembangan jaman.

Lebih jauh Arif menguraikan, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM dan bertumbuhnya wirausaha. Dalam e-katalog LKPP, pemerintah mengalokasikan 40 persen belanja pemerintah untuk UMKM.

“Syarat bagi UMKM juga diperlonggar dengan tidak wajib bersertifikat SNI. Hal ini karena penyerapan UMKM atas belanja pemerintah di 2021 yang Rp470 triliun itu masih rendah, baru 30 persen,” kata Arif.

Baca Juga : UMKM Sumedang Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Pasar Melalui E-Katalog LKPP

Lebih lanjut Arif memaparkan, Indonesia saat ini mulai memasuki era bonus demografi. Dimana pertumbuhan penduduk usia kerja semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. 

Berdasarkan data (BPS, 2020), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 140,22 juta orang merupakan usia produktif/angkatan kerja.

Dari data tersebut, jika diklasifikasikan menurut kriteria pelaku usaha, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro yang mencapai 64,60 juta unit atau 98,67% dari total pelaku usaha nasional.

“Berbagai permasalahan internal yang dihadapi selama ini seperti SDM, kelembagaan usaha, produksi, pemasaran, pembiayaan, teknologi, jaringan kerja sama usaha, dan sebagainya. Secara eksternal, dihadapkan pada tantangan persaingan yang semakin terbuka dan kompetitif baik didalam dan luar negeri,” kata Arif.

Atas kondisi tersebut, perlu upaya pemberdayaan KUMKM. Khususnya usaha mikro untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan SDM usaha mikro berbasis kompetensi telah diamanatkan dalam Permenkop dan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi perlu terus diimplementasikan dan dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Baik SKKNI yang ada pada Kementerian Koperasi dan UKM maupun mengadopsi SKKNI Kementerian/Lembaga lainnya baik melalui uji dan non uji. 

Tiga Agenda Pemulihan dari KemenKopUKM

Dalam era globalisasi, persaingan di pasar bebas dan masuk pada era revolusi industri 4.0, serta prediksi bonus demografi/pertumbuhan penduduk Indonesia ditingkat usia produktif. Maka perlu dioptimalkan sebesar-besarnya potensi sumber daya yang ada. Sehingga memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif, yaitu 70% program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan, dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

Selain itu, KemenKopUKM juga mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan juga meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan go digital.

“Dengan demikian pelatihan digital marketing yang dilaksanakan di Kota Bandung ini menjadi bagian dari upaya mencapai target UMKM go digital. Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi kesejahteraan UMKM khususnya di Jabar,” harap Arif R Hakim.

Sumber : Siaran Pers KemenKopUKM