KemenKopUKM Gelar Sosialisasi Program Strategis Untuk Meningkatkan Rasio Kewirausahaan

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) aktif menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka meningkatkan rasio kewirausahaan penduduk Indonesia. Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan rasio tersebut bisa tumbuh ke angka 3.75 persen. Lebih lanjut lagi pada tahun 2024, pertumbuhannya diharapkan bisa sampai diangka 3.95 persen.

Dari penjelasan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, didapatkan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia masih sangatlah rendah, yaitu berkisar 3.47 persen saja dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bandingkan dengan Singapura yang rasio wirausahanya sudah mencapai 8.76 persen, di Thailand menyentuh angka 4.26 persen, dan Malaysia yang mencapai angka rasio 4.74 persen.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah mengambil solusi dengan menyiapkan berbagai program pelatihan yang bertujuan agar UMKM naik kelas. Tidak hanya dengan pendampingan, mereka juga memberikan akses pembiayaan yang jauh lebih ringan. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala yang paling sering dihadapi oleh wirausaha pemula, yakni keterbatasan modal usaha.

Akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga hanya sebesar 3 persen telah digulirkan pemerintah. Lalu untuk usaha berbentuk koperasi, disediakan pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah koordinasi KemenKopUKM.

“Misal bapak ibu mencari pembiayaan untuk koperasi, kita di KemenKopUKM memiliki LPDB. Mungkin banyak produk – produknya yang belum diketahui oleh bapak ibu. Salah satu tujuan LPDB ini yaitu untuk merangsang generasi muda membangun usaha melalui koperasi. Ada juga pembiayaan yang murah dengan suku bunga hanya 3 persen seperti KUR, ini mungkin juga belum banyak diketahui bagaimana cara mengaksesnya,” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku Koperasi dan UKM di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (12/3/2022). 

Baca juga: Jadwal Pameran KemenKopUKM Tahun 2022

Arif Rahman Hakim menambahkan bahwa saat ini ada skema baru dalam pemberian KUR. Misalnya KUR Mikro plafonnya naik menjadi Rp100 juta dari yang awalnya hanya Rp50 juta. Itupun masih ada tambahan subsidi berupa bunga 3 persen tanpa agunan.

Kemudian untuk plafon maksimal yang awalnya hanya Rp500 juta bertambah menjadi Rp20 miliar. Dengan kemudahan yang diberikan ini, diharapkan pelaku usaha menjadi lebih produktif sehingga produknya mempunyai daya saing yang tinggi.

“Program untuk mendorong wirausaha mandiri itu juga sedang didorong oleh KemenKopUKM. Bahkan saat ini hampir semua kementerian dan lembaga juga punya program kewirausahaan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha agar bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Kami di kementerian saat ini ada deputi khusus yang membidangi kewirausahaan,” pungkas Arif Rahman Hakim. 

Di tempat yang sama, ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Brebes, Azizar, mengapresiasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia. Dijelaskan bahwa untuk mencapai target penambahan wirausaha baru hingga 1,5 juta itu tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi seperti HIPMI. 

“Tadi dijelaskan bahwa di KemenKopUKM ada bidang khusus wirausahawan. Nah, sebenarnya bidang kewirausahaan itu paling tepatnya menggandeng HIPMI karena memang HIPMI itu isinya adalah para pengusaha. Semangat pengusaha muda di HIPMI itu luar biasa,” ucap Azizar.

Dalam mencetak wirausaha tentu dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya dengan acara seremonial saja. Azizar pun berharap agar program-program pelatihan untuk mencetak wirausaha ini tidak berakhir sia-sia. Azizar melihat banyak program pemerintah untuk mencetak wirausaha di daerah kerap berakhir sia-sia karena program-program pelatihan yang dilaksanakan sering tidak dibarengi dengan rencana aksi lanjutan.

“Kami di HIPMI berharap agar jangan berhenti pada seremonial saja. Jadi sinergitas antara HIPMI, Dinas Koperasi, dan UKM di Kabupaten Brebes dan KemenKopUKM ini kedepannya benar-benar memberi manfaat yang positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes,” lanjutnya.

Sumber: Press release KemenKopUKM, SMPantura, Kontan.