Cara Mengurus NPWP Badan untuk Perusahaan PT, CV, dan UKM

Bagi sobat yang masih bingung dalam mengurus NPWP usaha sobat. Mari simak informasi berikut karena mimin akan kasih informasi mengenai cara mengurus NPWP untuk badan usaha. Sebelum penjelasan lebih jauh, NPWP sendiri di Indonesia dibagi menjadi dua. Yakni NPWP Pribadi yang dimiliki oleh individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan dan NPWP Badan Usaha yang dimiliki oleh badan udaha atau perusahaan yang memiliki penghasilan

NPWP Badan Usaha disini dibedakan dari jenis usahanya yakni :

2. Badan Usaha Berorientasi Laba = Bagi wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan seperti: pembayar pajak, pemotong, atau pemungut pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan perpajakan yang berorientasi laba (profit-oriented), syarat dokumen untuk mengurus NPWP Badan adalah:

  • Fotokopi akta pendirian atau akta dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri
  • Surat Keterangan Penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau
  • Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah (Lurah/Kepala Desa)
  • Fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, atau
  • Surat Kegiatan Usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa
  • Jika tidak ada bisa dengan lembar tagihan listrik atau bukti pembayaran listrik.

2. Badan Usaha Nirlaba (Non Profit) = Bagi perusahaan yang tidak beriorientasi pada profit dan ingin membuat NPWP Badan, berikut ini syarat dokumen yang harus disiapkan:

  • Fotokopi e-KTP pemilik usaha atau salah satu pengurus badan/organisasi
  • Surat keterangan domisili dari pengurus RT dan RW.

3. Badan Usaha Kerjasama (Joint Operation) = Bagi badan usaha yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bentuknya kerjasama (Joint Venture), syarat dokumen untuk yang dibutuhkan adalah:

  • Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk usaha kerjasama (Joint Operation)
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota badan usaha kerjasama operasi, atau
  • Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab Warga Negara Asing
  • Fotokopi dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, atau
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

4. Perusahaan Cabang = Untuk Wajib Pajak dengan status cabang, berikut syarat untuk mengurus NPWP Badan:

  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pusat atau induk
  • Surat Keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan
  • Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah minimal Lurah atau Kepala Desa, atau
  • Lembar Tagihan Listrik dari PLN atau bukti pembayaran listrik, atau
  • Surat Pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak Pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar menjalankan usaha dari Wajib Pajak Pribadi Pengusaha tertentu.

Setelah menyiapkan berkas – berkas yang diminta, sobat bisa menggunakan 2 cara dalam mengurus NPWP. Ada online dan langsung di kantor KPP.

Cara Mengurus NPWP Badan Secara Online :

  • Wajib Pajak menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak melalui aplikasi e-Registration
  • Persyaratan dokumen yang dibutuhkan bisa dilakukan dengan cara upload softcopy melalui aplikasi
  • Jika tidak bisa melalui online, dokumen bisa dikirim menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani
  • Dokumen paling lambat 14 hari kerja setelah pendaftaran secara elektronik
  • Jika dokumen belum diterima KPP setempat, permohonan dianggap tidak diajukan
  • Apabila dokumen sudah diterima lengkap, KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik
  • KPP akan menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Cara Mengurus NPWP Badan di Kantor KPP

Sebelum datang ke kantor KPP atau KP2KP di wilayah sobat, persiapkan dokumen yang dibutuhkan:

  • Penyampaian Permohonan secara tertulis bisa melalui: Datang langsung ke kantor, pos, atau jasa ekspedisi
  • Setelah Permohonan Pendaftaran diterima KPP dan KP2KP akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat
  • KPP dan KP2KP menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan
  • NPWP dan SKT akan dikirim melalui pos sesuai alamat Wajib Pajak.

Mudah kan sobat ??? Jangan lupa mengurus NPWP usaha kalian ya sobat !!! Semangat !!!

Sumber : https://www.bhinneka.com/blog/npwp-badan/

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment