Cara dan Syarat Buat UMKM Ikut Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha (penyedia) berdasarkan kontrak antara lembaga pemerintah dengan pelaku usaha yang biasanya didahului dengan pemilihan. Salah satu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah tender. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang juga dikenal dengan nama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Pasal 65 PP No. 12 Tahun 2021, pelaku usaha kecil yang dapat mengikuti pengadaan barang/jasa dari pemerintah terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bisa dipegang oleh usaha kecil nilai pagu anggarannya mencapai Rp 15 Miliar. Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi harus melewati beberapa proses, diantaranya:

a. Pelaksanaan Kualifikasi.

Sebelum melakukan tender, pemerintah akan melakukan pengumuman akan diadakannya tender atau memberikan undangan melalui aplikasi SPSE bagi pelaku usaha yang dianggap mampu. Untuk dapat mengikuti e-Tendering/e-Seleksi, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE/SIKaP terlebih dahulu. Setelah melakukan pendaftaran dan memenuhi kelengkapan dokumen maka Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) akan melakukan evaluasi kualifikasi. Selanjutnya pelaku usaha akan mengikuti proses pembuktian kualifikasi. Salah satu pembuktian yang dilakukan adalah menunjukkan surat izin usaha yang asli dan/atau fotokopi yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Jika hasil pembuktian kualifikasi terdapat data atau dokumen yang meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen misal ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Badan Pelayanan  Perizinan Terpadu (BP2T) setempat. Apabila hasil klarifikasi dokumennya palsu maka penyedia dapat digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

bPengumuman dan/atau undangan.

Undangan akan disampaikan untuk calon peserta tender/daftar pendek seleksi yang dinyatakan lulus rakualifikasi dan masuk daftar pendek. Pengumuman tender/seleksi pascakualifikasi merupakan awal proses pemilihan.

c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan.

Peserta melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Tender/Seleksi melalui aplikasi SPSE.

dPemberian penjelasan

Pemberian penjelasan mengenai tender dilaksanakan secara online oleh Pokja Pemilihan.

ePenyampaian dokumen penawaran

Peserta tender dapat menyampaikan dokumen penawaran kepada Pokja Pemilihan.

fEvaluasi dokumen penawaran.

Selanjutnya Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.

gPenetapan dan pengumuman pemenang.

Setelah melakukan evaluasi, Pokja Pemilihan akan mengumumkan pemenang tender melalui aplikasi SPSE.

h. Sanggah.

Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang kepada Pokja Pemilihan setelah pengumuman pemenang disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 


Seperti yang telah disebutkan diatas, untuk menjadi calon peserta tender maka pelaku usaha harus terlebih dahulu melewati proses pelaksanaan kualifikasi     dimana salah satu tahapan didalamnya adalah melakukan pendaftaran di LPSE. Untuk mendaftar sebagai penyedia barang/jasa, pelaku usaha dapat mengakses website LPSE kota terdekat, misalnya di LPSE DKI Jakarta melalui laman Proses Registrasi Penyedia Baru – 1. Pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa akun penyedia tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender di kota lain karena akun tersebut dapat berlaku secara nasional. Sehingga pelaku usaha tetap dapat mengikuti tender yang berbeda domisili dari lokasi pendaftaran penyedia dilakukan.

Untuk mendaftar menjadi calon penyedia barang/jasa, maka pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

  1. Memiliki email dari usaha yang dimiliki. Email ini digunakan untuk melakukan pendaftaran di website.
  2. Mengunduh dan mengisi form pendaftaran online secara lengkap (identitas perusahaan, izin usaha, pemilik, pengurus, dsb).
  3. Menyiapkan berkas/dokumen pelengkap, seperti :
    • KTP Pelaku Usaha/Direksi/Direktur/Pejabat perusahaan yang berwenang.
    • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Izin usaha lain sesuai bidang masing-masing.
    •  Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
    • Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU).
    • Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Akhir.
    • Pengesahan akta yang diterbitkan oleh Kemenkumham (khusus PT).
    • Formulir keikutsertaan yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai.

Berkas yang sudah lengkap tersebut dapat dibawa ke kantor unit LPSE pelaku usaha mendaftar untuk melakukan verifikasi perusahaan. Setelah diverifikasi dan diterima, user id dan password akan diaktifkan sehingga pelaku usaha dapat menjadi penyedia barang/jasa serta mengikuti proses lelang elektronik yang ada di LPSE.

Sumber : https://kontrakhukum.com/article/umkmikuttenderproyekpemerintah

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment